SAROLANGUN – Pegawai lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun dirazia tiba-tiba lantaran sering keluyuran pada jam kerja.
Razia pegawai ala pengendara itupun mendapati hampir sebagian besar pegawai keluar masuk dinas tanpa memiliki izin pimpinan.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarolangun, Waldi Bakri mengungkapkan kegiatan sidak yang dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pegawai.
“Salah satu tugas dan kewajiban untuk mentaati jam kerja, sesuai SOP peraturan Bupati tentang disiplin pegawai,” katanya, Selasa (30/11).
Menurut Waldi, para pegawai harus memiliki izin pimpinan jika melakukan perjalan keluar baik dalam waktu dekat. “Jadi mereka harus memiliki surat perjalanan baik dengan memfotokopi,” tambahnya.
Selain itu, diungkap Waldi hampir sebagian pegawai keluar belum memiliki izin pimpinan dan dilakukan pendataan.
“Belum kita rekap untuk memastikan, tapi kalau kita ambil acak dari 10 itu baru sekitar 50 persen mereka belum mentaati,” jelasnya.
Dengan adanya pelanggaran tersebut, lanjutnya tentu bisa mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, kedepan pihaknya kembali melakukan kegiatan terlebih diwilayah ibukota Kecamatan.
“Sangsinya nanti terhadap pimpinan, sementara kita berkordinasi dengan Bupati bahwa kami melakukan tidak kepada individu ASN melainkan kepala OPD,” ungkapnya.
Lebih lanjut dengan ditemukannya pelanggaran, Bupati kemudian akan bersurat kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang staffnya didapati melanggar.
“Bupati akan memberikan teguran secara tertulis nanti, insyaallah mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami berikan kepada pimpinan organisasi,” katanya lagi.
Terpisah dikatakan Waldi, bahwa kedisiplinan tidak bisa tertera dari bawah keatas. Melainkan dari pimpinan menuju ke bawahannya.
“Target kami adalah yang paling bawah tapi ketukannya itu akan kami lakukan dari bawah keatas,” pungkasnya.(Sanu)
