JAKARTA – Ada yang aneh terlihat dari apa yang sedang dikerjakan oleh pihak Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat di atas lahan milik swasta atau pribadi.
Pekerjaan pengurukan tanah buangan dari hasil kerukan kali di buang di tanah milik pribadi tersebut berlokasi tidak jauh dari Kantor Kecamatan Kalideres dengan menggunakan dua alat berat milik SDA pemkot Jakarta Barat.
Salah satu pekerja di lokasi mengatakan bahwa pekerjaan itu bukan ada kerjasama dengan pihak swasta atau perorangan.
“Ini bukan kerjasama mas,ini kita kebingungan cari tempat buangan tanah dari kerukan kali,Ini ada lahan pak haji punya lokasi buangan,ya kita buang saja di sini.”kata salah satu pekerja PJLP di lokasi.
Pernyataan itu seolah bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Suku Dinas Sumberdaya air (SDA) Purwanti beberapa waktu lalau mengatakan bahwa tanah kerukan itu tidak boleh di buang kemanapun.
“untuk pembuangan lumpur di dumping site ancol.Ngak boleh ketanah swasta.”Kata Purwanti saat di hubungi wartawan beberapa waktu lalu.
Namun pada kenyataannya pengurukan mengunakan tanah lumpur hasil kerukan dari kali di lokasi milik swasta atau pribadi tersebut sudah berjalan lebih dari 2 bulan.Lokasi tanah hampir mencapai satu hektar tersebut tidak hanya di urug,tapi juga di ratakan mengunakan alat berat.
Hal itu menuai sorotan dari masyarakat.Pasalnya itu lahan milik orang pribadi tapi mengunakan semua fasilitas alat dan pekerja dari pemerintah yang diduga mencapai milyaran.
“Yang menjadi aneh menurut saya itu tanah milik orang pribadi,tapi mengunakan biaya alat berat milik pemda,Solar dan operator juga PJLP dari Sudin SDA.Kok bisa,”Kata Jaya Caniago,SH Salah satu Aktivis di Jakarta Barat.
Jaya Juga mempertanyakan,bagaimana sistim perhitungan biaya yang digunakan untuk menata lahan orang pribadi yang tidak ada korelasinya dengan pemda.
“Sementara yang di buat operasional alat biaya solar operator dan lainnya itu pakai anggaran negara.Sudah berapa banyak anggaran yang di keluarkan secara sia sia untuk mengerjakan hal yang tidak memberi manfaat untuk rakyat dan negara.”kata dia
Jaya juga mencurigai adanya permainan antara pemilik lahan dengan oknum SDA Jakbar untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya.
“Kami juga akan mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk menelusuri anggaran yang diduga sarat merugikan negara.Karena dari pengamatannya sudah hampir 3 bulan alat berat tersebut beroperasi di atas lahan milik pribadi yang menelan anggaran negara yang cukup besar tersebut.”tegas Jaya
