DimensiNews.co.id, JAWA TIMUR – Warga Dusun Talun Juwet, Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur yang tergabung dalam Kelompok Tani Sejahtera menggelar aksi unjuk rasa di balai desa, Rabu (18/12/2019) lalu.
Dalam aksi unjuk rasa itu, warga meminta kejelasan akan keperuntukan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang diduga kuat ada praktek pungli dan monopoli dalam proses pengadaan dan penyelenggaraannya oleh oknum Kepala Dusun Talun Juwet.
Bantuan pemerintah tersebut berupa alat tani hand traktor, perajang tembakau, widile, dan kendaraan roda tiga. Di mana selama ini menurut keterangan dari warga, alat tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya.
Beberapa warga yang berunjuk rasa menyatakan bahwa pernah ada pungutan dana sejumlah Rp. 4,5 juta untuk setiap unit traktor yang dibebankan kepada petani dengan dalih dipergunakan sebagai pengurusan proposal bantuan Alsintan tersebut oleh oknum kepala dusun.
TJ, Kepala Dusun (Kasun) Talun Juwet, Desa Lawak yang sekaligus merangkap sebagai ketua kelompok Tani ‘Sejahtera’ telah menerima uang tersebut dengan disaksikan oleh warga.
“Bantuan itu dari Dinas Pertanian, yang tiap tahun mendapatkan 2 unit. Nah per unitnya kita disuruh ‘menebus’ senilai empat setengah juta. Padahal setelah kita tanyakan, proposalnya hanya dua ratus lima puluh ribu rupiah. Dan bahkan Setelah itu unit dikuasai oleh kasun,” ungkap warga serempak.
Warga juga menerangkan, sebenarnya TJ sudah tidak menjabat sebagai Kasun lagi. Saat ini sudah ada pelaksana jabatan (PJ) Kasun yang ditetapkan oleh Kepal Desa Lawak. Akan tetapi sampai sekarang TJ masih saja mengaku sebagai Kasun dan juga tetap menguasai alat-alat dari bantuan pemerintah itu.
Di tempat terpisah, Kepala Desa Lawak, Setiaji juga mengaku mengetahui kejadian tersebut. Sehingga ketika terjadi protes dirinya langsung menonaktifkan TJ sebagai Kepala Dusun.
“Saya memang hadir dalam musyawarah saat di balai desa bersama warga. Sebagai Kepala Desa saya berusaha memposisikan diri saya di tengah dan bersikap adil. Memang setelah terjadi protes warga kepada Kasun, maka saya mengambil sikap untuk menonaktifkan Kasun tersebut hingga waktu yang tidak di tentukan. Kemudian saya pilih PJ pengganti Kasun sementara dari pengurus Kelompok Tani yang ada,” ungkap Setiaji saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (28/12/2019).
Lebih lanjut warga juga menuturkan, bahwa masih banyak persoalan lain yang timbul di kelompok tani tersebut. Diantaranya dalam pengerjaan dan pengadaan sumur warga saat mendapatkan bantuan dari Perhutani. Ditambah persoalan simpanan hasil kas pupuk yang disisihkan warga sebesar Rp. 2.000 per sak sejak 12 tahun yang lalu.
Dana kas tersebut sudah disepakati antara warga dengan Kasun (TJ), namun kini yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkannya dan menyatakan bahwa kas itu nihil.
Hingga berita ini ditayangkan, Kasun yang bersangkutan belum dapat dijumpai wartawan. (By)