DimensiNews.co.id, Padang Lawas – Menindaklanjuti pemberitaan Dimensinews terkait aliran dana CSR/TJSL di Palas dan data perusahaan yang diduga masih bermasalah, pihak-pihak terkait masih belum dapat dikonfirmasi.
Kamis (06/02/20) situasi kantor DPRD Palas masih lengang dan hanya didapati beberapa Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang berjaga di masing-masing fraksi. Demikian juga dengan pintu ruangan Ketua DPRD yang masih dalam kondisi terkunci.
“Bapak DPR sudah beberapa hari ini tugas luar bang, kalau kemana kami kurang tahu. Yang pasti tugas ke luar kota,” ungkap TKS yang berada di salah satu ruangan kantor DPRD Palas.
Hal yang sama juga didapati pada ruangan Humas DPRD. Menurut TKS yang ada, saat ditanyakan DimensiNews keberadaan Kabag Humas juga sedang tugas luar. Sedangkan Sekwan juga sedang perjalanan dinas keluar kota.
Kepala Bagian Hukum Setdakab Palas Agus Saleh Saputra Daulay, SH, MM saat ditemui DimensiNews mempertanyakan tentang status TJSL perusahaan yang ada di Palas terhadap kepedulian lingkungan dan masyarakat.
“Bahwa memang sesuai ketentuan CSR atau TJSL merupakan kewajiban perusahaan seperti yang tertuang dalam UU perseroan terbatas, namun Pemda sifatnya hanya kordinasi, dan sepengetahuan saya kordinasi tersebut ada, untuk lebih jelasnya silahkan berkoordinasi langsung ke instansi teknis, karena mereka yang lebih mengetahui,” terang
Agus.
Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Palas, Gempur Nasution yang diketahui selaku instansi teknis belum berhasil ditemui di ruangannya. Malah DimensiNews mendapati pintu ruangan Kabag Eko masih tertutup rapat sekira pukul 15.00 WIB.
Ketua KNPI DPD Palas, Rismana Hasibuan (Cik Man), mengatakan pihaknya sangat kecewa dengan Kantor DPRD yang kosong. Disinyalir kurang seriusnya wakil rakyat menanggapi keluhan masyarakat.
“Saat ini publik khususnya masyarakat Palas mempertanyakan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah menjadi kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan, ada puluhan perusahaan disana dan CSR demi meningkatkan kwalitas hidup masyarakat di Palas”.
“Kemana disalurkan CSR tersebut, kalaupun ada bantuan atas pengajuan proposal lantas mereka (perusahaan) bantu apakah itu CSR…? Atau seperti tower yang ada mereka memberikan kompensasi pengganti kerusakan elektronik apakah itu juga termasuk CSR…?”
“Kepada DPRD Palas kami mohon keseriusan anda, seperti bagaimana rakyat seruis memilih anda sebagai wakil rakyat, demi menindak lanjuti CSR oleh perusahaan dengan penuh tanggungjawab, lebih rill dan sistematis,” ungkap Cik Man berharap DPRD serius menaggapi keluhan masyarakat Palas.
Terkait adanya dugaan data perusahaan yang belum jelas izinnya, Kabid Pelayanan Perizinan Terpadu Nurjamila Pihan, tidak dapat ditemui di ruangannya. Menurut salah satu staf Kabid sedang keluar untuk survey lokasi di Desa Sigorbus.
“Kabid sedang survey lokasi di Sigorbus bersama dengan Bu Reno, infonya usai dari sana akan lanjut survey ke Desa yang lain. Mereka survey izin lokasi disana, kemungkinan hari ini tidak masuk kantor Bang”, ungkap staf yang saat itu di Kantor DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Palas, sambil menegaskan tidak ada satupun staf yang dapat ditemui di ruangan tersebut.
Aktifis muda Eks Barteng, Amirhusin Daulay mengatakan, “Seingat saya DPRD Palas dari Komisi B selalu, yaitu Bapak H Fahmi dan Sahrul Hasibuan sudah pernah Kunker ke beberapa perusahaan terkait ketenagakerjaan di perusahaan, namun sangat disayangkan untuk kawasan eks Barteng saya tidak pernah dengar sama sekali kalau mereka kunker, padahal kawasan perusahaan disana banyak yang belum jelas izin”. Terang Amirhusin.
Dia juga mengatakan pihaknya dan masyarakat eks Barteng sangat berharap agar DPRD Palas segera kunker ke perusahaaan yang ada di areal eks Barteng. (Robert Nainggolan).
