DimensiNews.co.id – TIDORE KEPULAUAN.
Soal dugaan pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh panitia Olahraga Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke 45 Kota Tidore Kepulauan berimbas panjang. Pasalnya, setelah disorot oleh Komunitas wartawan Kota Tidore kepulauan (Kwatak) yang kemudian membuat pengaduan kepada pihak Kepolisian Resor (Polres) Tidore pada Selasa (21/11/2017) kemarin, kini mendapat sorotan pula dari pihak DPRD Tidore Kepulauan.
Baca juga: Nah, Dugaan Pungli Panitia Olahraga HUT KORPRI Tidore Akan Diselidiki Polres Tidore
Melalui Wakil Ketua komisi I DPRD Kota Tikep, Hamid Adam, dirinya mengatakan tindakan dan sikap kepanitiaan yang kemudian membangun kesepakatan untuk membuka pendaftaran dengan pembiayaan merupakan tindakan keliru, pasalnya kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran melalui APBD, sehingga tidak perlu membangun kesepakatan demikian, melainkan seharusnya panitia bisa memaksimalkan anggaran tersebut untuk memeriahkan Hut KORPRI dengan menghibur masyarakat Kota Tidore Kepulauan tanpa harus memungut biaya.
“Kalau anggarannya sudah dialokasikan maka tidak perlu diminta biaya partisipasi baik itu pendaftaran maupun lain-lain, sebab itu berbahaya,” ujarnya saat ditemui sejumlah awak media di ruangan komisi III DPRD Kota Tikep Rabu, (22/11/2017) siang.
Baca juga: Ada Uang Pendaftaran di Piala KORPRI, Apakah Gratifikasi?
Sementara disentil soal sikap Komisi I DPRD Tikep, Hamid mengaku belum bisa berbuat banyak karena dirinya baru mengetahui masalah tersebut, apalagi pada kelembagaan belum dibicarakan. “Soal menyikapi secara kelembagaan itu nantinya akan dibicarakan secara internal komisi, sebab setiap keputusan di DPRD ini sifatnya kolektif koledial,” tuturnya.
Hamid Adam yang juga Mantan Kepala Satuan Reskrim Polres Tidore itu, turut memberikan apresiasi terhadap langkah Komunitas Wartawan Kota Tikep yang telah mengadukan masalah tersebut ke pihak kepolisian.
“karena masalahnya sudah diadukan ke pihak yang berwajib maka kita tunggu saja proses yang akan ditindaklnjuti oleh pihak kepolisian, namun perlu saya ingatkan kepada pemerintah daerah sebagai mitra dari DPRD utamanya bagi panitia kegiatan, bahwa jangan pernah kita remehkan masalah yang kecil, sebab kerikil yang kecil jika disalahgunakan itu bisa saja akan merobohkan gedung yang besar,” tambahnya.
Untuk diketahui, berdasarkan data yang dikantongi DimensiNews.co.id lewat rekan Media, didapati anggaran kegiatan Hut KORPRI tahun 2017 telah dialokasikan melalui APBD senilai Rp. 179 Juta, yang didalamnya memuat terkait dengan honor panitia pelaksana senilai Rp. 14.500.000, pengadaan peralatan olahraga senilai Rp. 4.475.000. Honor untuk tim penilai dan dewan juri yang terdiri dari Honor Wasit dan Honor dewan juri lomba kesenian senilai Rp. 16.500.000, insentif panitia kegiatan senilai Rp. 5 Juta, Honor PNS dan Non PNS senilai Rp. 43 Juta, Honor, Uang hadiah untuk dua item kegiatan baik olahraga maupun seni dengan total senilai Rp. 51.575.750, biaya dokumentasi dan publikasi Rp. 2.900.000, biaya cetak Rp. 11 juta, Sewa ruang rapat atau pertemuan senilai Rp. 1.200.000, Sewa sarana mobilitas darat senilai Rp. 600.000, sewa Sound sistem Rp. 7 juta dan belanja lainnya.
Sebelumnya, panitia pelaksana Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (HUT KORPRI) ke 45 Kota Tidore Kepulauan khususnya di bidang olahraga seperti sepakbola dan bola voly yang telah memungut biaya pendaftaran melalui peserta kegiatan untuk sepak bola pertim senilai Rp. 500 ribu dari 40 tim, dan bola voly Rp. 300 ribu dari 39 tim yang berasal dari setiap SKPD di lingkup Pemkot Tikep. (SS)
