DimensiNews.co.id TANGERANG – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melaksanakan seminar di ruangan Ballrom Novotel Mal Tangerang City, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Selasa (11/12). Seminar ini mengusung konsep sinergitas pelaksanaan lanjutan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menuju pemeriksaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah yang berkualitas.
Ketua Komite IV DPD RI, Dr. Ajiep Papindang mengatakan, seminar dilakukan dengan tujuan membntuk kesepakatan antara DPD dengan BPK dan DPRD dalam melakukan tindaklanjut rekomendsi LHP BPK dengan mempertegas ukuran dan batas pelaksanaan kewenangan. ”Bahwa kami hari ini sudah sepakat membuat di dua lembaga ada lebih sinergi,” ujar Ajip.
Dikatakanya, bahwa Bpk dapat memperoleh hasil kesepakatan dari DPD dan DPRD tentang unpan balik (feedback). Nantinya apakah dalam penertian teknis atau dalam penertian kewenangan lembaga kedepanya. ”Kami mengharapkan satu formula kerja yang jelas dan otekntik atas tindak lanjut rekomendasi LHP BPK yang rinci,” terangnya.
Dikatakanya, Komite IV DPD RI masih menemukan beberapa pelaporan seperti ke tidak beresan, ketidakteraturan, ketidakbeneran. Bahkan ada penyimpangan dalam pengelolaan seta pertanggung jawaban keuangan daerah termasuk aset negara.
DPD RI kata dia, memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang berfungsi dapat melakukan RDP dengan DPRD tentang tindaklanjut rekomendasi LHP BPK. Dengan tujuan mengevaluasi balan dalam memberikan pertimbangan kepada DPR dan pemerintah.
Terpisah, Wakil Ketua BPK Prof. Bahrullah Akbar menuturkan, pihaknya sepakat mendorong meningkatkan transfaransi akuntabilitas di pemeintahan daerah. Karena DPD bisa mengingatkan BPK agar mengelola pengelolaan keuangan. ”Saya sangat setuju kalau kami lebih sinergi dengan DPD,” tuturnya.
Untuk kesepakatan ini lanjut dia, kesepakatan ini untuk meminimalisir penyelewengan baik aset atau anggaran. pihaknya akan melihat administrasi laporan keuangan, jadi kalau ditanya tersandung akan dilihat laporan keuanganya. ”Ya akan kita lihat dulu, apakah terdapat kesalahan itu berulang atau tidak, nanti bisa kita lihat kalau secara menyeluruh pelaksannaan transparansi dan akuntabilitas di daerah sudah cukup siknifikan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komite IV DPD RI Dr. Jhon Pieris menambahkan, pihaknya mengharapkan terus meningkatakan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK baik berkualitas. Tetang kualitas melalui mekanisme pemantau DPD,DPR, DPRD atas hasil pemeriksaan BPK persemester. ”Pembentukan ini kami harapkan lebih serius lagi,” Pungkasnya.
Laporan Wartawan : Dul
Editor . : Red DN
