DimensiNews.co.id JAKARTA -Indikasi kecurangan banyak terjadi dalam proses lelang tender di Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan RI. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih ketat melakukan pengawasan dan mengadakan audit.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur PT Multi Karya Pratama (MKP), Nathanael Simanjuntak salah satu peserta dalam lelang Penyelesaian Trastle dan Dermaga Pelabuhan Sarmi di Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan RI, Jumat (10/05/2019).
“ULP Ditjen Hubla Kemenhub ini perlu diaudit KPK. Karena KPK memiliki orang yang mempunyai integritas tinggi, kalau di sana semua bisa diatur oleh segelintir orang,” ujarnya.
Kecurangan ada dalam tender yang baru diikuti PT MKP untuk Penyelesaian Trastle dan Dermaga Pelabuhan Sarmi. Penentuan PT Lalanta Waya sebagai pemenang tender penuh kecurangan. Sebab PT Lalanta Waya memberikan harga tertinggi dibanding PT MKP.
“Kita ikut tender Penyelesaian Trastle dan Dermaga Pelabuhan Sarmi lalu ada kecurangan proses penentuan pemenangnya. Kita sanggah, akhirnya tender dibatalkan,” katanya.
Menurut Nathanael, panitia lelang kerap bermain mata dengan mafia proyek untuk memenangkan salah satu perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. “Kalau jagoannya tidak menang lelang dibatalkan dan diulang sampai menang,” ucapnya.
Padahal, lanjutnya, banyak perusahaan yang dimenangkan hanya pinjaman mafia proyek. Dokumennya pun banyak yang bodong.
“Banyak berkasnya bodong, seperti SKA, SKT fiktif. Kalau sudah dapat proyeknya mereka SUB ke orang lain, otomatis hasilnya nanti tidak akan bagus. Perusahannya juga cuma pinjam, mereka hanya mafia yang makan fee saja,” jelasnya.
Nathanael menambahkan, hal tersebut pun sudah menjadi rahasia umum. Karena prosesnya di-back up oleh oknum pejabat ULP bahkan yang levelnya lebih tinggi.
“Semua pekerjaan di sini ada aturan mainnya. Sudah ada itu jatah untuk oknum ULP, PPK bahkan sampai Irjen. Jadi semua sudah terstruktur, sistematis dan massif,” tuturnya.
Laporan Wartawan : BS
Editor. : Red DN
