TULUNGAGUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tulungagung tahun anggaran (TA) 2020 di ruang rapat DPRD Kabupaten Tulungagung, gedung Graha Wicaksana, Rabu (31/03/2021).
Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, penyampaian LKPj merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Tulungagung dan DPRD. Selain sebagai bentuk sinergi, dokumen LKPj merupakan bahan untuk evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemkab Tulungagung TA 2020.
“Di mana, setelah evaluasi dilakukan akan dihasilkan rekomendasi dari DPRD Tulungagung yang diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan Pemkab Tulungagung untuk perencanaan pembangunan daerah selanjutnya,” ujarnya.
Dijelaskannya, ada beberapa ruang lingkup LKPj yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut Maryoto Birowo mengungkapkan, ada empat indikator realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020. Yaitu indikator pertama, indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator kedua, pertumbuhan ekonomi. Indikator ketiga, tingkat kemiskinan. Indikator keempat, peresentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas.
Maryoto memaparkan, dari empat indikator ada beberapa indikator yang mengalami penurunan dan peningkatan. Seperti indikator pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2019 sebesar 72,62 kemudian naik menjadi 73,00 pada tahun 2020. Indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung mengalami kontraksi sebesar 3,09 persen, sedangkan indikator tingkat kemiskinan dari sebesar 6,74 persen pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,33 persen pada tahun 2020.
Sedangkan indikator peresentase desa yang mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas pada tahun 2019 prosentasenya sebesar 38,75 persen dan meningkat menjadi 43,54 di tahun 2020, sehingga tahun 2020 ada 118 desa di Kabupaten Tulungagung mendapatkan layanan infrastruktur dasar berkualitas.
“Ada beberapa indikator yang mengalami peningkatan, seperti masalah kemiskinan mengalami peningkatan karena dampak pandemi Covid-19, tapi angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung jauh lebih baik daripada angka kemiskinan nasional sebesar 9,78 persen dan Provinsi Jawa Timur sebesar 11,09 persen,” katanya.
Maryoto menegaskan, visi pemerintahan Kabupaten Tulungagung tahun 2018-2023 adalah terwujudnya masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak mulia.
“Untuk APBD 2020 lebih rendah dibanding pada 2019 lalu. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran pandemi Covid-19,” ucapnya.
“Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi tentang Kinerja Pemerintah Daerah.
“Jadi biar nanti di evaluasi dan dibahas oleh fraksi-fraksi terkait LKPj yang kita sampaikan,” ujar Bupati Tulungagung.
Crs/Untung
