MADIUN – Bupati Madiun Ahmad Dawami menjelaskan bahwa target utama yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Madiun bersama TNI/Polri yakni terus berusaha menghindari lonjakan angka penyebaran Covid-19.
“Target kami bersama TNI/Polri, yaitu bagaimana menghindari lonjakan Covid-19. Karena setiap liburan yang ada seperti libur hari raya, libur natal dan libur tahun baru, maka selalu ada lonjakan terpapar Covid-19,” ujarnya seusai memimpin Apel Kesiapan Pengamanan Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H di Lapangan Tri Brata Polres Madiun, Senin 26 April 2021.
Menurutnya pada saat libur 3 hari itu, juga terdapat lonjakan pasien yang terpapar Covid-19 di Kabupaten Madiun. Untuk itu, kita harus tetap mengendalikan terpaparnya Covid 19. Perkembangan Covid-19, tentu yang akan kita kendalikan. Bahkan harus dilakukan penyekatan dan lain sebagainya.
“Bila ada pemudik yang nekat, maka akan dilakukan tindakan oleh dinas terkait. Mungkin akan di cek kesehatannya. Selanjutnya nanti dari Gugus Tugas, mungkin akan dilakukan karantina bila dirasa perlu,” jelasnya.
Ia menjelaskan meski ada tanggal dimulainya mudik, tetapi sebelumnya pun kita sudah melakukan pemantauan baik pemudik dalam negeri maupun pekerja imigran Indonesia. Itupun, juga sudah kita lakukan.
“Hingga saat ini ada 3 warga negera Indonesia (WNI) yang sudah masuk. Mereka dari Singapura dan lainya. Namun untuk imigran, tes-nya akan dilakukan di Juanda Surabaya, Jawa Timur,” ungkap Ahmad Dawami.
Sementara itu, Kapolres Madiun AKBP Bagoes Wibisono mengatakan pos pantau sementara untuk wilayah Kabupaten Madiun, terdapat di daerah Saradan dan Exit Tol Dumpil. “Sementara baru itu. Karena ada sistim rayonisasi, jadi tidak semua lokasi kita lakukan penyekatan. Untuk rayon wilayah 5 daerah Mataraman ini, masih bisa saling mobilisasi dari satu kabupaten ke kabupaten lain,” tegasnya.
Meski demikian, kata Kapolres, ada kabupaten yang dilakukan penyekatan, namun tidak bisa melewati kabupaten tersebut. Karena mudik lokal ini ada rayonisasi, sehingga untuk wilayah Kabupaten Madiun kemudian wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan masih satu rayonisasi.
“Jadi untuk antar wilayah kabupaten tersebut, akan dilakukan penyekatan. Untuk itu, masyarakat tidak boleh keluar atau masuk wilayah. Namun jika akan keluar masuk, kita seleksi dahulu, jika bukan orang kabupaten atau orang luar pun akan kita kembalikan semuanya,” tandas AKBP Bagoes Wibisono.*(all)
