DimensiNews.co.id TANGGERANG – Pemkot Tangerang diminta membentuk tim kecil pasca perseteruan antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Yasonna Laoly dan Walikota Tangerang, Arief R. Wismansyah.
Tim yang melibatkan berbagai unsur eksternal itu disampaikan dalam kegiatan Diskusi Publik yang di gelar Forum Wartawan Tangerang (Forwat), Minggu (21/7/2019) bertempat di Retro Hits Cafe, Jalan Imam Bonjol KM. 25 No. 88, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.
Diskusi yang mengusung tema “Hikmah Perseteruan Kemenkumham Vs Walikota Tangerang” itu menghadirkan narasumber yaitu diantaranya, Ketua Komisi l DPRD Kota Tangerang, Agus Setiawan, Kabag Humas Pemkot Tangerang, Ahmad Ricky Fauzan, Rektor STISIP Yupentek, Bambang Kurniawan, Pembina LKPI Hasanudin Bije dan Pemerhati Kebijakan Pemkot, Kang Ade Yunus. Kegiatan itu diikuti puluhan peserta dari awak media dan elemen masyarakat.
Dalam diskusi itu, para narasumber sepakat bahwa persoalan perseteruan antara Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Menkumham, Yasonna Laoly akan selesai. Namun ada langkah langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan inti persoalan tersebut.
Maka dari itu Pemkot Tangerang diminta agar membentuk tim kecil yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, diantaranya, akademisi, praktisi, pemerhati pemerintahan, awak media dan lembaga swadaya masyarakat.
Seperti yang diutarakan, Akademisi dari STISIP Yupentek, Bambang Kurniawan. Menurut dia Walikota Tangerang harus membentuk tim kecil yang melibatkan unsur eksternal. Terutama dalam menyikapi persoalan publik.
“Saya berharap Pak Wali membentuk tim kecil yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai akademisi, tokoh masyarakat, pemerhati kota dan jurnalis untuk mengkaji setiap langkah ataupun kebijakan yang menyangkut kepentingan publik,” kata mas Bembeng sapaan akrabnya.
Menurut Bembeng, Walikota Tangerang harus juga mendapat masukan dari pihak luar dan bukan hanya dari unsur birokrasi saja. Ini dibutuhkan sebagai salah satu upaya mencari solusi dalam menyikapi persoalan yang terjadi di Kota Tangerang.
Bembeng berharap tim kecil yang melibatkan unsur masyarakat itu, bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan walikota dalam menentukan langkah dan sikap dalam mengambil keputusan stategis demi kepentingan publik.
“Tim tersebut nanti hanya memiliki satu kepentingan yakni, bagaimana Walikota akan lebih bijak dalam menangani persoalan persoalan dan saya sangat yakin Walikota tidak mungkin berjalan sendiri,” ujarnya.
Bembeng meyakini dengan adanya tim eksternal itu, nantinya dapat membantu dan meminimalisir persoalan persoalan yang terjadi di Kota Tangerang.
Hal senada disampaikan Ketua Forwat, Andi Lala, menurut dia, Walikota Tangerang juga harus mendapat masukan dan saran dari pihak eksternal, karena dengan cara itu diharapkan kebijakan yang diambil atas nama publik tidak juga menjadi mispersepsi.
“Ya, semua harus dilibatkan, karena persoalan daerah bukan hanya tanggungjawab walikota saja. Tapi kita semua sebagai masyarakat. Ini juga sebagai peran aktif masayarakat dalam upaya mencari solusi,” pungkas Andi yang juga lahir di Kota Tangerang.
Laporan Wartawan : Dul
Editor. : Red DN
