BATU BARA – Penggunaan anggaran APBD 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dinilai tidak transparan terhadap publik.Pasalnya dari penelusuran awak media menemukan beberapa lokasi proyek yang mengunakan anggaran mencapai milyaran rupiah tidak diawasi oleh pihak Konsultan yang sudah di tunjuk.
Hal itu terlihat dari salah satu pekerjaan Pembangunan Workshop UKM (PEN) yang menelan anggaran mencapai Rp. 1.360.144.637,10 dilaksanakan oleh CV. Gladis Dara dan Konsultam Pengawas CV.Balakosa Consultant yang tidak di awasi sebagai mana mestinya.
“Bagai mana pemerintah bisa memastikan kwalitas bangunan yang di kerjakan itu bisa sesuai dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB).Kalau Konsultannya saja tidak berada di tempat untuk mengawasi pekerjaan itu.”Kata Berson Sinaga salah satu Aktivis di Kabupaten Batu Bara pada wartawan.(6/9/2021)
Berson Sinaga juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah atau Dinas PUPR dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang mengunakan uang rakyat tersebut.
“Harusnya pihak Konsultan selalu stan by di lokasi peroyek untuk mengawasi semua pekerjaan itu,karena mereka sudah di tunjuk dan di percaya oleh pemerintah untuk memastikan semua pekerjaan bisa berjalan lancar dan seauai harapan.Kalau mereka tidak ada di lokasi bagaimana bisa memastikan kwalitas dan kwantisas proyek itu dengan baik.”kata dia
Berson sinaga juga mengatakan,bahkan di beberapa lokasi lainnya proyek Dinas PUPR saat melakukan inveatigasi ke lokasi tidak pernah menemukan Konsultan di lapangan.
“Tidak pernah menemukan Konsultan Pengawas di lapangan dan cendrung menghindar dari awak media dan LSM sebagai kotrol sosial.Mungkin juga mereka takut untuk di tanya soal proyek itu.”tegasnya
Menurutnya,seharusnya mereka tak perlu menghindar dari media atau LSM,karena tugas pokok dan fungsinya sebagai social Control untuk mengawasi penggunaan uang rakyar oleh pemerintah.
“Kalau tertutup seperti ini wajar kalau kami sebagai masyarakat mencurigai ada aroma yang tidak beres dilakukan oleh pihak pelaksana,Konsultan ataupun Dinas PUPR.Karena mereka tidak transparan dalam mengelola anggaran APBD yang nilainya mencapai milyaran rupiah itu.”tegasnya
Ia berharap pemerintah Kabupaten Batu Bara lebih terbuka kepada masyarakat dalam mengelola anggaran APBD.Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang berlebihan masyarakat kepada pemerintah.tutupnya
Terkait hal itu Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara belum bisa di konfirmasi,saat hendak di temui salah satu stafnya mengatakan bahwa Kadis sedang tidak berada di kantornya.*(Herman)
