KOTA BATU-Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Batu, Endro Wahyu meminta anggota DPR-RI Fraksi PDIP dipecat dari partainya.
“Kami sangat kecewa dengan pernyataannya yang meresahkan Pemuda Pancasila,” ujar dia, Kamis (25/11/2021) saat mendatangi gedung DPRD Kota Batu bersama ratusan anggotanya.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Junimart Girsang harus menyatakan permintaan maaf melalui media, baik cetak, online maupun televisi.
“Kalau hanya meminta maaf dan klarifikasi itu hanya ucapan di mulut saja, kami minta dia mengucapkan maaf dari mulutnya sendiri melalui media massa baik itu cetak, online atau televisi,” tandas pria ini.
Dengan perilaku Junimart Girsang yang tidak sepantasnya, ditegaskan Endro, partai PDIP harus mengambil tindakan tegas untuk memecatnya.
“Yang jelas, tuntutan kami dari MPC PP Kota Batu meminta Junimart Girsang dipecat dari partai PDIP, dan meminta maaf kepada Pemuda Pancasila seluruh Indonesia secara tertulis dan dari mulutnya sendiri melalui media massa,” pungkas dia.
Sementara, anggota fraksi PDIP DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, mengatakan bahwa pernyataan sikap yang disampaikan oleh MPC PP Kota Batu segera disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Batu.
“Dengan kedatangan MPC PP Kota Batu ke gedung DPRD Kota Batu dengan damai dan kondusif ini, kami sangat berterimakasih. Dan, pernyataan sikap dari teman-teman PP segera disampaikan kepada ketua supaya cepat tertuju ke pusat,” jelas dia.
Bahkan, dia juga siap mengawal pernyataan sikap tersebut. “Saya juga termasuk dalam keluarga besar PP, sebagai anggota DPR-RI atas pernyataan yang meresahkan itu memang harus menyatakan permintaan maaf dari mulutnya sendiri,” ungkap Khamim.
Seperti diketahui, tepat, Kamis (25/11/2021) sore, MPC PP Kota Batu melakukan aksi damai dengan mengerahkan ratusan kader dan anggotanya menuju gedung DPRD Kota Batu dan diterima langsung oleh anggota Fraksi PDIP, Khamim Tohari.
Sedangkan, pemicu permasalahan ini berawal dari anggota DPR-RI Fraksi PDIP Junimart Girsang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memperpanjang bahkan mencabut izin organisasi masyarakat (ormas), baik yang telah menciptakan keresahan.Putut
