KABUPATEN BEKASI – Perihal terjadinya penangkapan oknum BPKP oleh pihak Kejaksaan Negri Cikarang yang membawa satu nama RS dan sejumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi, kini hal itu menjadi perbincangan publik khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Bekasi sendiri.
Menanggapi terjadinya kasus pemerasan yang di lakukan oleh sejumlah oknum, ketua GRPPH-RI (Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia) DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jabar (Jawa Barat) Brian Shakti angkat bicara.
Kejadian ini harus di usut tuntas oleh aparat penegak hukum, jangan hanya oknum BPKP yang di jadikan tersangka, namun harus dikembangkan kembali persoalan ini.
“Saya berpendapat, seharusnya pihak RS dan sejumlah Puskesmas yang juga terlibat dalam hal ini bisa ikut serta di jadikan tersangka. Karena disana terjadi sebab akibat yang telah di sepakati oleh para oknum.” Ujarnya Senin (18/04/2022).
Dirinya juga meyakini, bukan hanya 17 Puskesmas yang terlibat, melainkan seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi ikut serta membantu dalam mengumpulkan sejumlah uang tersebut.
“Lembaga GRPPH-RI DPW JABAR juga sedang ikut mendalami hal ini, dengan menggali Informasi dan bukti bukti dari sejumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Bekasi.”Terangnya.
Bukan hanya itu, Brian Shakti juga menduga keikutsertaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam hal ini.
“Sampai saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi belum melakukan jumpa pers atau keterangan secara publik, yang membawa nama Puskesmas dan RS karena bagaimanapun itu Dinkes menaungi bidang ini, setidaknya hal ini telah mencoreng nama baik Kabupaten Bekasi.”
Kenapa tidak ada tindak tegas dari Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Dinas Kesehatan, malah senyap seperti tidak terjadi apa apa.
“Setelah terkumpulnya bukti bukti dan sejumlah informasi yang sedang kami lakukan, maka tidak menutup kemungkinan lembaga GRPPH-RI akan siap melaporkan dugaan keterlibatan oknum oknum yang terlibat di dalamnya.” Pungkasnya Brian Shakti.
Reporter : (Tif)
