SAROLANGUN – DPRD Kabupaten Sarolangun menggelar rapat paripurna tingkat I Tahap II dengan agenda Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (R-KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2022, Senin (19/09/2022) di Gedung DPRD Sarolangun.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari, SE, di dampingi Wakil Ketua II DPRD Sarolangun Syahrial Gunawan, SE serta dihadiri 19 orang dari 35 orang anggota DPRD Sarolangun yang berlangsung dengan memenuhi quorum sehingga rapat paripurna dapat dimulai.
Turut hadir Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM, Sekretaris Daerah Ir Endang Abdul Naser,Perwakilan Polres Sarolangun, Para staf Ahli Bupati dan Asisten Setda Sarolangun, Para Kabag dan para kepala OPD dilingkungan Pemkab Sarolangun, Unsur Tripika Kecamatan, serta Jajaran forkompinda Kabupaten Sarolangun.
Dalam rapat paripurna tersebut sejumlah Fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum fraksi, diantaranya Fraksi Golkar, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB dan Fraksi PAN.
Anggota DPRD Sarolangun yang hadir
“Adapun rapat paripurna merupakan lanjutan dari pada rapat paripurna sebelumnya, dan adapun hari ini mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Guna kelancaran dan tertib rapat paripurna hari ini, saya meminta untuk menyampaikan juru bicara fraksi masing-masing fraksi,” kata Tontawi Jauhari saat memimpin jalannya rapat paripurna tersebut.
Berikut pandangan umum fraksi DPRD Sarolangun, diantaranya
Fraksi Golkar
Yusuf Helmi AB, SE dalam Pandangan umum Fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Sarolangun yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap RKUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2022.
Begitu juga dengan penjabat bupati Sarolangun dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyusun RKUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2022.
Katanya, Nota pengantar RKUA-PPAS perubahan tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yakitu PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan Permendagri nomor 77 Tahun 2022.
“Fraksi Golkar dapat memahami sepenuhnya terjadinya kenaikan pendapat daerah dan belanja daerah secara komulatif yang naik 60,68 Miliar dan kami menyayangkan terjadinya penurunan pad sebesar 11,46 miliar lebih. Kami juga mempertanyakan apakah penurunan pad, adakah kebijakan pemerintah yang mengakibatkan sumber pad tidak dipungut atau adakah kelalaian atau tidak semangatnya OPD terkait dalam pengelolaan pad,” katanya
“Terkait Anggara Silpa sebesar Rp 107, 272 miliar lebih, kami minta secara detil penggunaan Silpa tersebut pada P-APBD tahun anggaran 2022, serta meminta penjelasan penanggulangan inflasi sebesar 4 Miliar lebih, apa sajakah langkah-langkah dan antisipasi Penanggulangan inflasi tersebut,” kata dia menambahkan.
Fraksi PDI-Perjuangan
Dalam penyampaiannya melalui juru bicara fraksi, Heldawati Nadeak, A.Md mengatakan bahwa momen pembahasan R-KUA dan PPAS agar digunakan untuk mengevaluasi pada kegiatan APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2022, Namun hal itu belum dilaksanakan. Maka pihaknya meminta agar pihak eksekutif benar-benar menggunakan anggaran secara rill sehingga dampak ekonomi dan kenaikan BBM bersubsidi dapat diminimalisir.
“Perlu kiranya dampak kenaikan BBM dan melonjak harga barang agar pihak eksekutif dengan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan kegiatan perekonomian. Pihak eksekutif lebih mengedepankan pelayanan umum. Pada HUT Kabupaten Saroambyun, kami fraksi PDIP agar tidak dilakukan dengan seremonial belaka tapi dengan pelaksanaan kegiatan sederhana tapi bermakna,” katanya.
Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar pihak eksekutif dalam RKUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2022 untuk lebih kepada fokus untuk program yang dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan urgensi yakni peningkatan infrastruktur, jalan, penanganan banjir, dan jembatan.
“Kami dari fraksi PDI perjuangan agar pihak Pemda Sarolangun harus mengalokasikan belanja daerah secara adil sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi ketimpangan,” katanya.
Salah satu juru bicara fraksi memberikan dokumen pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang rapat paripurna
Fraksi PPP
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP Muhammad Zabidi mengatakan bahwa pihaknya tentunya dalam penyampaian pandangan umum fraksi ini sebelumnya telah melakukan rapat dengan instansi terkait dan internal fraksi.
Hasil pembahasan tersebut, pihaknya menyarankan supaya implikasi dari perkiraan pendapatan belanja daerah, terutama dari pemanfaatan Silpa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan mempertahankan kondisi keuangan daerah, serta mengharapkan pembahasan RKUA dan PPAS ini harus berdasarkan sistem informasi pemerintah daerah sehingga seluruh substansi pembahasan RKPD dapat terintegrasi dalam sistem.
“Kami meminta data lebih terinci dalam penyusunan perubahan APBD dengan pola proforsional, efisien dan efektif sehingga dapat terlaksana dengan tepat sasaran. Dalam perencanaan RKUA dan ppas kami minta lebih fokus dalam hal-hal yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Fraksi PKS
Selain itu, Fadlan Kholiq, SE, ME, Sy selaku juru bicara fraksi PKS ini memberikan apresiasi kepada penjabat bupati Sarolangun beserta seluruh jajaran atas kerja keras dalam upaya melaksanakan program pembangunan di kabupaten Sarolangun.
Namun, perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa pandangan umum fraksi PKS ini diberikan sebagai wujud rasa kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan kabupaten Sarolangun antara eksekutif dan legislatif.
“Kami fraksi PKS mengapresiasi dengan telah dikerahkan kekurangan gaji honorer tahun 2021. Kami juga mempertanyakan kenapa dana Silpa yang semula Rp 47,54 Miliar menjadi Rp 107 miliar lebih, serta meminta kadis sosial untuk memberikan perhatiannya kepada pendamping sosial yang hanya menerima tali asih sebesar Rp 300 ribu perbulan,” katanya.
Fraksi PKB
Tak hanya itu, fraksi PKB yang disampaikan oleh Ali Muntoha, S.Ag, juga turut menyoroti terkait merosotnya pendapatan daerah yang berkurang lebih kurang sebesar Rp 11,5 Miliar setelah adanya Perubahan APBD tahun anggaran 2022.
“Kami juga mempertanyakan kenaikan belanja tidak terduga yang sebelumnya Sebesar Rp 5 miliar dan setelah anggaran perubahan menjadi Rp 26 Miliar dan mengharapkan agar dana penanggulangan inflasi disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdaya guna serta tepat sasaran,” katanya.
Fraksi Gerindra
Juru bicara fraksi Gerindra H Ahmad Sarwani, SE memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang telah dapat menyelesaikan penyusunan R-KUA dan PPAS perubahan tahun anggaran 2022.
“Kami minta agar Pemda menyelesaikan gaji honorer untuk menganggarkan kembali, meminta Pemda mengalokasi dana 2 persen dari DAU untuk penanggulangan inflasi sesuai dengan peraturan Kementrian keuangan (PMK) dengan nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022,” katanya.
Fraksi PAN
Sedangkan juru bicara fraksi PAN, Azra’i Wahab menyarankan kepada eksekutif dalam menata anggaran perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta menyarankan kepada dinas PUPR Kabupaten Sarolangun agar semua anggaran kegiatan yang dialokasikan pada tahun 2022 ini agar dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan profesional.
“Apa yang kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan demi penyempurnaan yang lebih baik untuk kemajuan Kabupaten Sarolangun yang kita cintai ini,” katanya.
Ketua DPRD Sarolangun. Tontawi Jauhari menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi kepada penjabat Bupati Sarolangun
Usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Ketua DPRD Tontawi Jauhari mengucapkan terima kasih atas kehadiran Penjabat Bupati Sarolangun, jajaran forkompinda Kabupaten Sarolangun serta undangan lainnya dalam rangka memenuhi undangan kami pada rapat paripurna tingkat I tahap II DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya, sehingga penyampaian pandangan umum fraksi dapat berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan alhamdulillahi robbil alamin, rapat paripurna hari ini kami skor,” kata Tontawi diakhir rapat paripurna.
Dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Sarolangun Tontawi Jauhari juga menyerahkan dokumen pandangan umum fraksi DPRD Sarolangun kepada Penjabat Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt, MM.
Rapat Paripurna DPRD Sarolangun akan kembali dilanjutkan pada Selasa (20/09/2022) besok dengan agenda jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sarolangun terhadap R-KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2022.(sanu)
