LHOKSEUMAWE – Ketua Komisi B DPRK Lhokseumawe Mahmudi Harun atau yang biasa disapa Tuan Giok memberikan catatan terhadap 100 hari kerja Pj Walikota Lhokseumawe Dr Imran M.Si, MA yang masih jauh dari harapan publik di Lhokseumawe.
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan oleh Pj Walikota Lhokseumawe selama 100 hari kerja masih bergelut dengan kegiatan serimonial serta belum terlihat dampak positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat luas.
“Dan ada beberapa progam yang dilaksanakan oleh Pj Walikota Lhokseumawe tanpa melakukan konsultasi dengan DPRK Lhokseumawe dan terkesan mengabaikan lembaga dewan,” ungkap Tuan Giok yang juga politisi senior Partai Aceh (PA) itu.
Ia juga menyebutkan, beberapa blunder yang dilakukan oleh Pj Walikota Lhokseumawe, diantaranya ada yang paling fatal yaitu melakukan penggusuran terhadap pedagang kecil yang sehari-hari mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga dengan alasan merusak keindahan kota.
“Pj Walikota Lhokseumawe itu merasa mampu merubah Kota Lhokseumawe dengan tangan besi dan cenderung gagah-gagahan dengan rakyatnya sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengatakan, jangan merasa Pj Walikota itu orang yang paling berkuasa di Lhokseumawe yang bisa melakukan kegiatan sesuai kehendaknya tanpa melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terutama DPRK Lhokseumawe.
“Kami anggota dewan yang dipilih langsung oleh rakyat, jadi apapun kegiatan yang menggunakan uang rakyat dan untuk kepentingan rakyat harus dikomunikasikan dengan dewan,” imbuh Mahmudi Harun alias Tuan Giok itu.
Pihaknya juga berharap kepada kepada Pj Walikota Lhokseumawe Dr Imran M.Si, MA agar dapat melaksanakan kegiatan pemerintahaan sesuai Norma-norma ke-Aceh-an dan jangan sampai muncul kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan karena merasa paling berkuasa.
