JAKARTA – Persaudaraan Pegiat Media dan Penulis Pro Ganjar (P4G) meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi untuk mundur dari jabatannya, karena berpotensi menyalahgunakan wewenang dalam mengendalikan konten digital lawan-lawan politiknya.
“Budi Arie Setiadi berpotensi menjadi ancaman serius terhadap akun-akun media sosial kritis, yang dianggap milik lawan-lawan politiknya,” ujar Satrio Arismunandar, selaku Koordinator Nasional P4G di Jakarta, Jumat 20 Oktober 2023.
Pernyataan Satrio Arismunandar ini muncul, untuk menyikapi keresahan sejumlah kalangan, yang merasa terancam aktivitasnya di media sosial karena potensi intervensi dari Budi Arie Setiadi.
Budi Arie Setiadi adalah juga Ketua Umum Projo, organ relawan yang berafiliasi dengan Jokowi. Di bawah pimpinan Budi Arie, kini Projo justru tegas mendukung capres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024.
Menurut Satrio Arismunandar, Budi Arie perlu mundur karena sebagai Menkominfo ia dapat memainkan infrastruktur komunikasi dan informasi nasional. “Apalagi Menkominfo merupakan jabatan strategis, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Pemilihan Umum yang jujur dan adil,” lanjutnya.
Satrio menyarankan, agar Budi Arie mengikuti contoh Andi Widjajanto, yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Lemhannas (Lembaga Ketahanan Nasional) untuk menghindari konflik kepentingan. Andi sebelumnya telah diangkat menjadi Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar.
Dalam keterangan tertulis, Andi mengatakan, mundurnya itu adalah untuk memastikan netralitas Lemhannas. Andi memastikan, tidak ada satu pun TNI dan Polri aktif serta ASN di Lemhannas yang berpolitik praktis.
Desakan agar Budi Arie mundur bukan cuma dari P4G, tetapi juga dari anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn.) TB Hasanuddin. Menurut Hasanuddin, Budi Arie secara terang-terangan di ruang publik menyatakan dukungannya kepada salah satu capres.
Hal ini tidak elok dan melanggar etika seorang menteri/pejabat publik. Pejabat publik diamanatkan bekerja untuk publik, bukan sibuk mendukung capres.
Keberpihakan Budi Arie terhadap salah satu capres sangat berpeluang menimbulkan praktik abuse of power melalui posisinya sebagai Menkominfo. Terlebih, Kemenkominfo memiliki kemampuan mengendalikan konten digital yang beredar di masyarakat.
