JAKARTA – Pengembangan kebudayaan di semua wilayah, dari daerah sampai Jakarta, ini seperti dianaktirikan. Hal itu dikatakan Hamri Manoppo, penulis senior asal Sulawesi Utara.
Hamri Manoppo mengomentari diskusi Generasi Muda dan Pemajuan Budaya Lokal Jawa Tengah. Diskusi di Jakarta, Kamis malam, 2 November 2023 itu diadakan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia SATUPENA, yang diketuai penulis senior Denny JA.
Diskusi Budaya Lokal Jawa Tengah yang dikomentari Hamri Manoppo itu menghadirkan pembicara Dr. Sukarjo Waluyo, M.Hum., Kaprodi Sastra Indonesia FIB Undip. Diskusi itu dipandu oleh Anick HT dan Amelia Fitriani.
Menurut Koordinator Satupena wilayah Sulawesi, Hamri Manoppo, ia mengikuti pokok-pokok pikiran pengembangan kebudayaan di Sulawesi Utara. Sempat juga diundang ke kota-kota dan kabupaten.
Beberapa tahun terakhir, ini menjadi sebuah kegiatan yang hampir berjalan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. “Namun ada satu hal yang menarik. Ketika kegiatan ini berjalan, lalu mandek di sana, dan terhenti di sini, karena dananya tidak ada,” ujar dosen dan pelatih teater ini.
“Ketika saya mengkaji lebih jauh masalah ini, masalah kebudayaan yang seharusnya sangat penting bagi sebuah bangsa, saya melihat masalah kebudayaan ini oleh kita semua termasuk dari daerah sampai Jakarta di semua wilayah ini seperti dianaktirikan,” tegas Hamri Manoppo.
Ditambahkannya, ketika masih menjabat di Dinas Pendidikan, merasa bingung. Karena kebudayaan ini pernah dicangkokkan di kementerian pariwisata dan sekarang dicangkokkan di kementerian pendidikan.
“Dengan demikian, biaya pengembangan kebudayaan itu sangat kecil. Karena hanya dicangkokkan pada salah satu dirjen. Saya melihat, di beberapa negara berkembang itu secara khusus ada menteri kebudayaan,” lanjut Hamri.
“Idealisme saya merindukan, di Indonesia ini karena keragaman budaya yang sangat banyak perlu seorang menteri kebudayaan yang hanya menangani kebudayaan.”ujarnya
Hamri mengharapkan, bagaimana agar dari meeting dan diskusi seperti di Satupena ini bisa muncul terobosan dan masukan, yang sampai ke tangan Presiden.
“Supaya tidak terjadi kita membahas di level kabupaten/kota, kemudian naik ke provinsi, sampai di provinsi terus dia diam. Tidak tahu mau ke mana, karena belum jelas. Karena, katanya dana belum keluar, yang cuma sekian persen dari anggaran kementerian,” tambah Hamri.
