DimensiNews.co.id – HALMAHERA TENGAH.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Halteng, Taher Husen bersama beberapa pimpinan SKPD di ruang rapat Bupati Halteng, Kamis (30/11/2017) menggelar Rapat Koordinasi bersama dalam rangka membahas terkait dengan Aset PPI Weda yang akan diserahkan ke Pemprov Malut dalam waktu dekat ini. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka pengalihan urusan Kabupaten ke Provinsi dan Kementerian. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib melaksanakan penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D). Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Taher Husen dalam forum tersebut. Mengenai pembahasan aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah dan sebagai penyelenggara rapat tersebut dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Halteng.
Menurut Taher, penyerahan aset PPI Weda tersebut adalah pengalihan aset ke kementerian melalui provinsi. “Tujuan diselenggarakanya rapat ini untuk menyamakan persepsi bahwa aset pemerintah daerah memiliki dasar hukumnya, mengetahui apa yang akan diserahkan kepada pemerintah Kementerian melalui Pemrov Malut diantaranya Kostor, Dermaga dan Pabrik Es,” ujarnya.
Adapun unsur P3D (Personal, Pembiayaan dan Perlengkapan Dokumen) harus dilengkapi sebelum diserahkan. Mengenai penyerahan aset harus didasari sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk itu harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Assisten II Bupati Halteng, Basri Botutu dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan A. Yasin Hayatudin, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Abdurahim Yau, Kepala Bidang Aset Pak Yadi, Dinas Perikanan dan Kelautan Taher Husen, Kepala Bappeda Muhammad Fitra, Kabag Ekbang Nurdin Saliden, Plt Kadis PU Sarjan Daud, Kabid Perkim PU Bambang Prakoso, Sekretaris DKP Hardono Manan, Sekretaris Bappeda Husain Ali. (Ode)
