JAKARTA- Aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas) dinilai turut berkontribusi terhadap kondusifitas iklim investasi di Indonesia. Bahkan, besarnya investor mengambil sikap “wait and see”, karena mereka menunggu tindakan rill pemerintah untuk menindak aksi-aksi premanisme yang meresahkan pelaku usaha.
Bagi Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, premanisme berkedok ormas ini adalah gangguan serius yang harus diberantas. Apalagi pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.
“Target pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Gangguan premanisme berkedok Ormas atau organisasi lain bukan saja merusak iklim investasi di Indonesia, tapi lebih jauh dari itu merusak reputasi sektor investasi dan industri Indonesia di mata internasional,” tegas Eddy di sela-sela menghadiri Safari Ramadhan Bazaar Tebus Murah PAN di Kota Cirebon, Senin (17/3).
Doktor Ilmu Politik UI ini menegaskan, kerugian terhadap premanisme berkedok investasi ini bukan hanya dari sisi material semata, tapi juga kerugian bagi tenaga kerja yang tidak bisa terserap dari investasi dan industrialisasi.
“Pertama, reputasi iklim investasi Indonesja yang dianggap tidak kondusif ini adalah masalah serius. Jika para investor memutuskan tidak berinvestasi atau bahkan angkat kaki dari Indonesia, kita akan menghadapi gelombang PHK atau kegagalan penyerapan tenaga kerja.”
“Padahal setiap tahun perguruan tinggi meluluskan puluhan ribu tenaga kerja baru yang siap kerja. Premanisme ini menyebabkan tenaga kerja tidak terserap dan pengangguran terdidik meningkat,” lanjutnya.
Kedua, lanjut Eddy, adalah kerugian bagi Indonesia karena perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia memutuskan memindahkan investasinya ke negara lain, karena terganggu premanisme ormas ini.
“Seperti pernyataan Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang. Bahkan, ada kasus di mana ormas menyegel akses masuk ke pabrik, meskipun aparat keamanan telah melarang demonstrasi di kawasan industri,”
Secara khusus, Waketum PAN ini mendorong lintas kementerian memprioritaskan penyelesaian masalah ini sekaligus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menumpas habis premanisme ormas ini.
“Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Oleh karenanya saya menghimbau aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktek premanisme yang mengganggu dunia usaha.”
“Sudah menjadi kewajiban seluruh stakeholder untuk melaksanakan arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Selama premanisme ormas terhadap investasi masih terjadi, target ini akan sulit tercapai,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini. (*)
