DimensiNews.co.id, BATU – Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus sesuai dengan peraturan dalam penggunaan keuangan negara, Senin (23/9/2019).
“KPK itu memakai anggaran negara, jadi harus sesuai juga dengan aturan penggunaan uang negara,” ucap dia.
Menurut Dewanti, sebagai lembaga yang notabene milik negara tidak bisa jika melakukannya sendiri. Bahkan, dengan adanya revisi perundang-undangan terhadap lembaga anti rasuah ini, diakuinya belum membaca lebih detail.
“Saya belum bisa berkomentar soal teknis perubahan undang-undang KPK itu apa, karena saya belum membaca lebih detail,” tandas dia.
Menanggapi hal itu, salah satu Aktivis Kota Batu, Aliansi Wong Batu Peduli Korupsi, Kayat Hariyanto, menjelaskan bahwa soal penggunaan uang negara, organisasi tersebut dinilainya patuh terhadap peraturan negara.
“Saya yakin, kelembagaan dan organisasi ini patuh, karena BPK pun saat mengaudit keuangan KPK, itu baik-baik saja,” ungkap dia.
Masih kata Kayat, tidak ada ceritanya sebagai lembaga anti korupsi yang tidak mempertanggungjawabkan keuangan. Namun, bila ada oknum yang di daerah tertentu, itu di luar konteks.
“Kalau saya yakin, semua sesuai prosedur. Saya tahu persis, dari pembicaraan saya dengan kawan di KPK, semuanya sesuai prosedur. Malah, saya balik bertanya apakah ada sesuatu antara Wali Kota Batu dengan KPK, apakah LHKPN Dewanti tidak clear dengan KPK, padahal yang disoroti kan perubahan undang-undang KPK,” pungkas Kayat. (Put)
