DimensiNews.co.id JAKARTA – Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jupiter meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta nantinya tegas untuk meminta transparansi pendapatan dalam penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019, kepada Ismaya Live sebagai pihak penyelenggara.
Hal ini berdasarkan laporan dari Pemprov DKI Jakarta yang hanya mendapatkan pajak Rp 10 miliar dari penyelenggaraan DWP pada 2017 lalu. Padahal secara hitungan matematis, Jupiter memprediksi pendapatan pajak bisa dua kali lipat.
“Karena dari tiket bisa maraup keuntungan lebih dari Rp 30 miliar selama tiga hari. (Harusnya) pajak yang diterima sekitar Rp 20 miliar,” ujarnya, Jumat (13/12/2019).
Ada kemungkinan penyelenggara DWP tidak transparan dalam memberikan laporan pendapatannya. “Penyelenggara DWP ini harus memberikan laporan yang transparan, terkait dengan penjualan tiket, pendapatan dari penjualan tiket, kemudian dari penjualan makanan dan minuman,” jelasnya.
Untuk itu, Jupiter meminta kepada kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Faisal Syafruddin menempatkan jajarannya di JIEXPO Kemayoran tempat acara DWP 2019 berlangsung pada 13-15 Desember.
“Beri ruang usaha lebih luas dan mudah bagi mereka, tetapi awasi ketat kewajiban mereka membayar pajak,” tandasnya.
Meskipun banyak mendapat protes, Pemprov DKI Jakarta tetap mengizinkan penyelenggaraan DWP 2019. Plt Kadis Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali beralasan bahwa Ismaya Live berkomitmen menaati hukum di Indonesia.
“Nanti dalam pelaksanaannya kegiatan DWP harus menaati semua aturan, khususnya terkait soal larangan narkorba, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya yang ada,” pungkasnya.
DWP sendiri merupakan festival musik elektrik terbesar di Asia Tenggara. Dalam gelaran ini hadir musisi luar negeri seperti Martin Garrix, Disclousure, dan Calvin Harris. Harga tiket yang ditawarkan untuk full tiga hari mulai Rp 1,4-8,4 juta. Sementara tiket harian mulai dari Rp 650 ribu.(San)
