DimensiNews.co.id SUKABUMI – Inspektorat Kabupaten Sukabumi mengelar Kegiatan Diseminasi Pengawasan Perencanaan Pembangunan pada Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari tanggal 20 s/d 22 Januari 2020 di kawasan Selabintana, Senin (20/01/2020)
Acara yang di buka oleh Kepala
Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi Dedi Sutadi itu dihadiri oleh perwakilan dari Perangkat daerah dan Camat se Kabupaten Sukabumi.
Ketua Panitia penyelenggara, Ahmad Mujadid menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Keppres No.74 tahun 2001 tentang tatacara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Tujuannya itu untuk membangun komitmen bersama perangkat daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan profesional sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai harapan” jelasnya
Di tempat yang sama Kepala Inspektorat Kabupaten Sukabumi, Dedi Sutadi menyampaikan pentingnya fungsi pengawasan dalam birokrasi
“Pengawasan sebagai salah satu aspek manajemen yang sangat penting, sehingga setiap aktivitas pembangunan dapat diketahui dan dikenali serta mampu mengkoreksi berbagai penyimpangan yang terjadi, sehingga setiap permasalahan ataupun hal yang dapat menjadi penghambat pembangunan dapat terdeteksi dan teratasi” ungkapnya
Menurut Dedi Sutadi salah satu ciri Reformasi Birokrasi adalah meningkatnya transparansi dan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi pada masyarakat
“Masyarakat boleh menyampaikan pengaduan kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum seandainya ada penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara” tambahnya.
Terkait kegiatan yang dilakukan hari ini Dedi mengaku bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah pencegahan.
Di tempat yang sama, Risbandi AR selaku pengawas pemerintahan madya menerangkan bahwa dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan diskusi hukum tentang korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
“Para narasumber hadir diantaranya dari unsur kejaksaan, Kepolisian dan dari inspektorat sendiri yang membahas tentang pengawasan dan pembinaan, pengawasan keuangan daerah serta dilaksanakan diskusi hukum” Tutupnya (ASEP)
