DimensiNews.co.id INDRAMAYU – Sejumlah Masyarakat mekarsari gelar aksi damai didepan kantor DPRD Indramayu untuk menolak aktivitas pembangunan PLTU 2 yang hingga saat ini masih terus berjalan. ratusan warga ikut dalam aksi yang dilakukan pada Rabu, (21/02/2018).
Diketahui Masyarakat Mekarsari sudah banyak merasakan dampak negatif dari dibangunnya PLTU 1, mulai dari limbah yang mengkontaminasi air laut, hilangnya mata pencaharian mereka sebagai buruh tani karena area persawahan hilang juga polusi udara yang menyebabkan anak-anak menderita flek, dan ISPA.
Warga menganggap Pembangunan PLTU Merusak lingkungan, oleh karena itu masyarakat Mekarsari menolak keras adanya pembangunan PLTU 2, massa menuntut DPRD Indramayu untuk segera menyikapi bentuk pelanggaran dan kriminalisasi terhadap rakyat yang sedang memperjuangkan lingkungannya.
Wahyudin Iwank, koordinator aksi menjelaskan “banyak sekali dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya PLTU 1 terutama bagi nelayan karena air laut yang sudah tercemar”
“selain itu, Akses terhadap ruang hidup bagi para buruh tani terancam hilang karena adanya pencemaran kesehatan, sosial, budaya yang akan berubah di desa tersebut dan dampaknya sudah dirasakan ketika PLTU 1 ada. Apalagi kalau sampai ada PLTU 2.” Jelasnya.
Usai orasi di depan Kantor DPRD Indramayu, sebagian dari masyarakat berkesempatan untuk melakukan audiensi bersama anggota dewan, namun sayang dalam audiensi tersebut hanya diwakili salah satu anggota komisi D yakni Taufik Hadi.
Usai audiensi, Taufik mengatakan bahwa untuk saat ini pihaknya akan mencari tahu prosedur yang sebenarnya seperti apa “Kesalahan atau kendalanya dari mana, nanti kita akan rapat kerjakan dengan PLTUnya.” Kata Taufik.
Namun ratusan massa yang mengepung kantor DPRD Indramayu kurang puas atas jawaban tersebut, terlebih Taufik Hidayat Ketua DPRD indramayu Tidak Hadir dengan alasan sedang bertugas di luar kota.
Dongo, salah satu koordinator massa mengungkapkan “para eksekutif Indramayu bupati maupun dewan seperti kacang lupa kulitnya, padahal mereka bisa memiliki jabatan karena dipilih oleh masyarakat kecil seperti kami. ketusnya.
“kemana para anggota dewan? kemana ibu bupati? semenjak dua setengah tahun lalu hingga sampai skarang kami berteriak menderita tidak pernah ada yang datang menengok penderitaan kami di mekarsari, kami ingin sekali bupati dan para dewan melihat langsung kondisi disana” keluhnya.
Laporan Reporter : EF
Editor. : Red DN
