DimensiNews.co.id, JAKARTA- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membagikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak pandemi Covid-19.
Sayangnya, warga dan aparat kelurahan tidak memiliki akses untuk mengecek daftar penerima bantuan. Akibatnya, warga sulit untuk mengetahui apakah dirinya menerima bantuan atau tidak.
Aparat kelurahan seperti RT dan RW pun sulit untuk memeriksa dan memberikan koreksi terhadap daftar penerima bantuan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka data penerima bantuan secara online.
Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana mengatakan, harusnya pemprov DKI Jakarta meniru langkah Pemerintah Kota Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id. Melalui sistem ini, seluruh warga bisa memasukkan NIK dan melacak sendiri apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau tidak.
“Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting, terlebih penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang di-PHK atau dirumahkan. Sebelumnya kan, mereka nggak terdaftar. Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah,” ujar William, Selasa (14/04/2020).
Lebih lanjut William menerangkan, warga yang belum mendapatkan bansos memang bisa mendaftarkan diri ke RW setempat, tetapi pendaftaran dilakukan manual yang memiliki akurasi rendah dan rentan diselewengkan. Selain itu, aparat RT/RW juga sibuk mengurus distribusi bantuan ke rumah warga, sehingga beban kerjanya akan sangat berat kalau harus mengerjakan pendataan manual.
“Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos. Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status, dan proses pendataan bansos,” tambahnya.
Terlebih saat ini banyak sekali skema Bansos Covid-19 yang diberikan ke masyarakat baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Banyaknya skema tersebut, lanjut William, membuat kebingungan di masyarakat karena minimnya informasi siapa yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.
“Karena itu, selain dapat digunakan untuk melacak status, sistem informasi ini nanti juga harus memuat penjelasan tentang berbagai skema Bansos yang bisa diperoleh warga. Tujuannya, supaya warga mudah dalam mencari informasi Bansos dan menentukan skema Bansos mana yang bisa diakses berdasarkan persyaratan yang ada. Kalau perlu, sistem ini menghubungkan berbagai link pendaftaran bansos yang terpisah-pisah. Jadi, semacam one stop service and information center terkait bansos,” tukas William.
Ia berharap data online tersebut segera tersedia secara online agar masyarakat bisa memastikan status bansos mereka sebelum pembagian bansos tahap dua diberikan minggu depan. (hl)
