DimensiNews.co.id, JAKARTA- Untuk pertama kali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan paket bantuan sosial selama masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
Paket tersebut berisi enam jenis barang yang terdiri dari beras lima kilogram, sarden dua kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, biskuit dua bungkus, masker kain dua buah dan sabun mandi dua batang.
Namun sangat disayangkan dalam pembagian bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19 itu dinilai warga tebang pilih, sebagian besar pendatang yang ngontrak hanya jadi penonton padahal sama-sama terkena dampak PSBB.
Suharyati, salah satu warga Kelurahan Kalideres asal Pemalang yang sudah puluhan tahun mengontrak di wilayah itu menilai pembagian sembako bantuan sosial dari pemprov DKI Jakarta itu tebang pilih.
“Kemaren di bagikan bantuan sembako dari Pemda. Namun kami para pengontrak disini tidak dibagikan. Padahal sebelumnya kami dimintain data KTP dan KK dikumpulkan sama Ketua RT,” katanya.
“Bantuan dari Pemda itu hanya lewat saja depan kontrakan kami. Apa karena kami di sini hanya ngontrak? padahal kami juga sama menjadi korban dampak PSBB Pemorov DKI Jakarta. Kami juga tidak bisa beraktivitas, tidak bekerja,” ujarnya.
Menurutnya, setiap bulan petugas dari RT/RW rutin minta uang bulanan, baik itu uang sampah atau uang keamanan lingkungan tidak pernah kelewat tanggal dan selalu tepat waktu.
“Namun di saat susah seperti ini ada bantuan dari pemerintah, kami hanya jadi penonton saja, mereka tega melihat kami mati kelaparan. Kalau bisa teriak kami sudah teriak, tapi kami memilih diam saja,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Risman warga asal Bandung yang ngontrak di kawasan Tegal Alur, Jakarta Barat, mengaku tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.
“Saya tinggal di sini sudah sekitar 8 tahun tapi di saat PSBB karena virus Corona ini, kita tidak bisa bekerja karena dirumahkan dari perusahaan dengan batas waktu yang tidak di tentukan dan pemerintah menganjurkan kita tetap di rumah saja. Kami mau pulang kampung juga tidak boleh, diam dikontrkan saja kami bisa mati kelaparan,” ungkapnya.
Ia berharap, pemerintah mengawal ketat penyaluran bantuan agar tepat sasar.
Ia menyarankan, bantuan sosial dari pemerintah itu sebaiknya tidak perlu melalui RT/RW, melainkan langsung diberikan pada warga dengan cara menghitung pintu rumah dan bukan berdasarkan data yang dikumpulkan melalui RW/RT.
“Sebelumnya kita juga sudah memprediksi kalau pembagiannya melalui RW/RT sudah pasti kami para pendatang hanya gigit jari. Mereka mementingkan sanak saudara mereka sendiri. Mereka menganggap cuma mereka yang punya perut yang butuh hidup. Kami para pengontrak dianggap tidak ada. Tapi kalau masalah iuran RT/RW, mereka paling cepat,” tuturnya. (hl)
