DimensiNews.co.id, JAKARTA- Video Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada saat rapat kabinet 18 Juni 2020 kini ramai jadi sorotan publik. Pasalnya dalam video tersebut, tampak Jokowi yang jengkel dan memberi peringatan tegas kepada para menterinya, tak terkecuali Menteri Kesehatan dr Terawan.
Terawan kini jadi trending topik di twitter usai ditegur Jokowi dalam video rapat kabinet tersebut terkait penyerapan anggaran yang tidak maksimal ketika pandemik Covid-19 tengah terjadi di Indonesia.
Ketika publik teralihkan pada sosok Terawan selaku Menkes hingga jadi trending di twitter, namun politikus Partai Demokrat Irwan Fecho memiliki pandangan berbeda.
Irwan menduga video Jokowi marah-marah kepada para menterinya yang menjadi viral itu sebagai pengalihan isu. Sebab, video saat rapat kabinet 18 Juni 2020 lalu itu baru diungkap ke publik 10 hari kemudian, tepatnya setelah sidang kabinet paripurna, Minggu (28/6) kemarin.
Ia kemudian menghubungkan kaitan video Jokowi yang tengah jadi sorotan publik dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat belum lama ini, mulai dari ribut-tibut soal RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) hingga ancaman krisis ekonomi.
“Saya pikir itu semua saling berhubungan. Jangan -jangan ini upaya mengalihkan masyarakat kita dari masalah fundamental yang sepatutnya menjadi perhatian rakyat, seperti penanganan Covid-19 dan keadaan perekonomian kita,” ucap Irwan pada Senin (29/6).
Seperti diketahui, dalam video tersebut Jokowi menegur keras kinerja para menterinya dan tak segan-segan mengambil kebijakan extraordinary demi menyelamatkan negara dan pertanggungjawaban pada 267 juta rakyat, termasuk membubarkan lembaga hingga reshuffle kabinet.
Selain sebagai sinyal keras kepada partai-partai koalisi pendukung pemerintah, menurut Irwan, hal tersebut juga sebagai isyarat bagi pimpinan lembaga negara yang tidak berbuat apa-apa di tengah berbagai persoalan negara, salah satunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Pidato Jokowi itu pesannya ke partai koalisi dan para pembantunya. Jika Jokowi menyampaikan akan lakukan apa saja untuk rakyat termasuk membubarkan lembaga tentu. Apa pun lembaga itu punya potensi dibubarkan oleh Presiden, termasuk BPIP,” sebut Wasekjen DPP Partai Demokrat ini.
Saat disinggung apakah pembubaran BPIP lantaran tidak mampu menetralisir polemik RUU HIP yang menuai penolakan dari berbagai elemen bangsa, Irwan menggarisbawahi pernyataannya ini bukan untuk mendorong presiden membubarkan BPIP.
“Saya tidak sedang berpendapat untuk mendorong presiden membubarkan BPIP. Saya bilang kalau presiden mengatakan akan membubarkan lembaga demi rakyat, maka semua lembaga punya potensi untuk dibubarkan, termasuk BPIP,” tandasnya. (red)
