DimensiNews.co.id, JAKARTA – Yayasan Pendidikan Islam Darul Huda yang membawahi SMP Kebudayaan di Jalan Semanan Raya, Kampung Tanah Tinggi, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat kembali bermasalah. Pasalnya, uang kegiatan kelulusan siswa kelas IX senilai ratusan juta rupiah diduga digelapkan oleh mantan kepala sekolah dan jajarannya.
Sayangnya, ketika hendak dikonfirmasi DimensiNews, Selasa (25/8/2020) terkait kebenaran informasi tersebut pihak SMP Kebudayaan terkesan menutup-nutupi dan enggan memberikan keterangan. “Kepala sekolah dan pengurus lama sudah tidak di sini lagi. Silahkan tanyakan saja kepada wali murid yang merasa menjadi korban,” kata Nasir yang mengaku sebagai Wakil Kepala Sekolah SMP Kebudayaan.
Menurutnya, pengurus sekolah yang sekarang tidak ada kaitannya dengan pengurus sekolah yang lama. Terkait persoalan itu, pengurus sekarang ini tidak mengetahuinya. “Silahkan tanyakan saja kepada Tyson, semua sudah kami serahkan ke dia,” terangnya.
BACA JUGA: Kepala Sekolah SMP Kebudayaan Benarkan Adanya Pungli Pengurusan KJP
Menanggapi hal itu, Anggota Intelejen Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (LSM BII PKPPRI) Noto Prayitno menilai sinis terkait SMP Kebudayaan. Menurutnya, sekolah tersebut dari dahulu selalu bermasalah dan tidak lepas dari perbincangan miring.
“SMP Kebudayaan itu daru dulu sampai sekarang selalu bermasalah, mulai dari kenakalan siswa, Pungli KJP, sampai dengan kekerasan guru terhadap siswa. Saya rasa instansi terkait harus segera evaluasi keberadaan sekolah tersebut,” katanya kepada DimensiNews, Selasa (25/8/2020).
BACA JUGA: Terkait Pungli KJP, Kepsek SMP Kebudayaan akan Diperiksa
Anggota LSM yang juga aktivis pendidikan tersebut mengaku akan menindaklanjuti persoalan yang terjadi di SMP Kebudayaan. Dirinya akan mengirimkan surat laporan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Kementerian Agama RI untuk menkaji ulang keberadaan sekolah tersebut. “Saya akan buat surat laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama RI dan mendorong untuk dievaluasi. Kalau perlu ditutup saja, karena saya lihat banyak sekali hal-hal yang merugikan siswa didik dan orang tua siswa,” tegasnya.*(hpp)
